Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Dwi Nanda Putra, mengungkapkan bahwa sebanyak 69 kader dan simpatisan Partai Golkar akan berangkat ke Pangkalpinang untuk mengikuti dan menyaksikan pelantikan pengurus DPD II Partai Golkar Belitung Timur.

Hal tersebut disampaikan Dwi usai menghadiri rapat koordinasi yang digelar DPD II Partai Golkar Beltim pada Selasa (14/4/2026).

“Acara hari ini seizin dari Ketua DPD II Partai Golong Karya Belitung Timur. Kami rapat koordinasi berkaitan dengan pelantikan pengurus DPD II Partai Golong Karya Belitung Timur di Pangkal Pinang,” ujar Dwi Nanda Putra.

Ia menjelaskan, rapat tersebut bertujuan untuk menyusun dan memastikan kesiapan peserta dari tujuh kecamatan yang akan menghadiri pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026 mendatang.

“Di tujuh kecamatan kami koordinasikan siapa saja yang ingin menghadiri. Alhamdulillah, kader-kader dan simpatisan yang akan berangkat lebih kurang berjumlah sekitar 60-an orang, tepatnya 69 orang,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada agenda pelantikan, rapat koordinasi juga membahas pelaksanaan musyawarah kecamatan (muscam) sebagai bagian dari penguatan struktur partai di tingkat kecamatan.

Dwi menyebut, Kecamatan Gantung telah lebih dulu melaksanakan muscam dan kini tinggal menunggu proses pelantikan pengurus sebagai tahap lanjutan.

“Sebagai sampel, yang telah dilaksanakan oleh pengurus pimpinan kecamatan di Kecamatan Gantung, itu sudah selesai dan tinggal menunggu pelantikan. Itu menjadi contoh tata cara pelaksanaan muscam di kecamatan lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen partai dalam mengimplementasikan semangat perubahan yang diusung.

“Karena kami menjunjung tinggi apa yang disampaikan pimpinan, bahwa tagline Partai Golongan Karya Belitung Timur adalah ‘pasti ada perubahan’, dan ini adalah bentuk implementasinya,” tegasnya.

Setelah seluruh muscam di tingkat kecamatan selesai, DPD II Golkar Beltim akan melanjutkan pembentukan kepengurusan hingga ke tingkat desa guna memperkuat basis organisasi.

“Setelah kecamatan selesai, kami juga akan merekrut pengurus pimpinan desa untuk Partai Golkar,” pungkas Dwi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD II Golkar Beltim, termasuk Sekretaris Sarjana, Bendahara Zulchaidir, serta para pengurus pimpinan kecamatan.

Kanan Yoo Gunadi

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur menyatakan belum mengetahui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di SPDN PT Surga Belitung Indah. Staf Bidang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), Yoo Gunadi, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak Pertamina terkait hal tersebut.

“Jadi begini Pak, terkait ini tanggapan kami untuk rekom BBM itu dari dinas mengeluarkan untuk bulan kemarin itu berjumlah 313 ton jumlah BBM. Itu kita keluarkan berdasarkan dari permintaan nelayan untuk BBM mereka ke laut. Nah soal terkait pemotongan yang berjumlah 80 ton ya, 80 ton itu kami tidak mengetahui dan juga dari pihak Pertamina pun tidak ada informasi ataupun konfirmasi terkait ini,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa jumlah nelayan yang menjadi dasar pengajuan BBM masih tetap, tidak mengalami perubahan, yakni sebanyak 275 kapal. Data tersebut telah disampaikan melalui aplikasi X-Star milik Pertamina. “Dari jumlah nelayan itu tidak ada mengalami perubahan ataupun pengurangan jumlah nelayan, masih tetap sama di 275 jumlah nelayan, kapalnya yang dipakai, 275 berdasarkan data yang kami ajukan melalui aplikasi X-Star Pertamina,” jelasnya.

Terkait adanya laporan dari nelayan, Yoo Gunadi menyebut hingga kini belum ada pengaduan resmi yang diterima oleh dinas. “Tidak ada. Jadi selama ini tidak ada. Yang kami tahu, kami menggunakan rekomendasi untuk BBM di SPDN PT SBI ini berjumlah 313 ton per bulan. Itu tidak mengetahui bahwa adanya pemotongan ataupun pengurangan dari pihak Pertamina. Kalau dari nelayan sendiri sampai saat ini belum ada. Belum ada yang melaporkan terkait pengurangan kuota jumlah BBM yang biasa mereka ambil di POM tersebut,” katanya.

Meski belum menerima laporan, pihaknya tetap akan mengambil langkah koordinasi apabila pengurangan kuota tersebut terbukti signifikan. Ia menyebut dinas akan melakukan pengecekan langsung ke Pertamina untuk mengetahui penyebabnya. “Kalau memang ini nantinya pengurangan yang terjadi terlalu signifikan hampir 80 ton, mungkin dari dinas akan melakukan cross-check ke Pertamina apa yang menjadi kendala sehingga rekomendasi yang kita keluarkan itu jauh berkurangnya hampir dari 80 ton. Ya kita cek ke Pertamina lagi gimana permasalahannya, apakah memang ada pemotongan kuota dari Pertamina sana atau ada teknis lainnya,” pungkasnya.

Muhammad Noor Masese

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Pengurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, menuai sorotan dari aktivis pemerhati nelayan, Muhammad Noor Masese. Ia menilai penurunan distribusi dari 300 ton menjadi 220 ton per bulan berpotensi mengganggu aktivitas melaut dan memicu keresahan di kalangan nelayan.

M Nur, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kebutuhan BBM nelayan telah dihitung berdasarkan rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belitung Timur, yakni sekitar 313 ton per bulan untuk melayani 275 kapal dengan ukuran yang bervariasi. “Realisasi dari Pertamina sebelumnya berada di angka 300 ton dan berjalan lancar. Namun beberapa bulan terakhir, pasokan yang masuk ke SPDN PT Surga Belitung Indah hanya 220 ton. Artinya terjadi pengurangan sekitar 80 ton, dan ini sangat signifikan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia mempertanyakan alasan di balik pengurangan tersebut, mengingat kebutuhan nelayan tidak mengalami penurunan. Bahkan, menurutnya, kondisi di lapangan justru menuntut nelayan melaut lebih jauh. “Pertanyaan kami, ke mana 80 ton itu? Kenapa dipotong? Ini harus ditelusuri karena potensi gejolak di nelayan sudah mulai terlihat. Jangan sampai berdampak negatif,” tegasnya.

Menurut M Nur, keterbatasan BBM akan langsung memengaruhi produktivitas nelayan, karena tidak ada alternatif pembelian bahan bakar saat berada di laut. “Nelayan tidak bisa membeli solar di tengah laut. Artinya, jika pasokan dikurangi, ini seperti membatasi mereka untuk melaut dan bekerja,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD Belitung Timur untuk segera merespons persoalan ini agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ia menilai langkah cepat sangat diperlukan sebelum muncul reaksi luas dari nelayan. “Apa yang direkomendasikan DKP itu sudah melalui proses verifikasi dan merupakan kebutuhan layak nelayan. Jadi harus menjadi acuan,” jelasnya.

Selain itu, M Nur menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak Pertamina agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. “Jangan sampai muncul anggapan bahwa DKP atau pihak SPDN yang memotong. Padahal ini berasal dari Pertamina. Minimal harus ada penjelasan resmi, baik ke DKP maupun ke pihak SPDN, terkait alasan pengurangan tersebut,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa transparansi menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas di kalangan nelayan. “Jangan ada pembiaran. Jika memang ada pengurangan, sampaikan alasannya secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan nelayan,” pungkasnya.

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — DPRD Kabupaten Belitung Timur mengupayakan penyelesaian yang adil dan solutif atas kasus pemutusan aliran listrik yang menimpa warga Desa Lalang Jaya. Komitmen tersebut disampaikan Husaini Rasyid saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN ULP Manggar, Camat Manggar, serta pelanggan yang mengadukan persoalan tersebut, Senin (13/4/2026).

“Jadi, intinya dalam rapat dengar pendapat ini, kami memintakan kepada pihak PLN memberikan sebuah solusi. Mungkin dalam kesempatan ini sebuah kebijakan kepada pelanggan, karena memang persoalan ini cukup rumit,” ujar Husaini Rasyid.

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Aspuria, pelanggan PLN yang mengalami pemutusan listrik di kediamannya. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Komisi I dan II DPRD Beltim, pihak PLN ULP Manggar, Camat Manggar, serta Aspuria bersama pendamping.

Dalam arahannya, Husaini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara kedua pihak dengan melibatkan pemerintah kecamatan sebagai pendamping guna mencari titik temu penyelesaian.

“Jadi kami memintakan kedua belah pihak ini bagaimana melakukan dwi partit, bahkan tripartit. Kami juga akan mendisposisikan kepada pihak kecamatan untuk mendampingi pelanggan, mendampingi Bu Aspuria ini,” lanjutnya.

Ia juga menilai persoalan ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi PLN, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembenahan administrasi pelanggan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Dan kami berharap mungkin dalam kesempatan ini menjadi sebuah pembelajaran dari pihak PLN agar pos pelayanan-pos pelayanan, kemudian merapikan administrasi pelanggan-pelanggan ini sehingga tidak terjadi lagi. Sesungguhnya sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan terpendam yang belum muncul ke permukaan terkait dengan persoalan pelanggan-pelanggan PLN. Semoga ini menjadi titik tolak bagaimana melakukan pembenahan-pembenahan terhadap pelanggan,” tegasnya.

Sementara itu, Aspuria menjelaskan bahwa langkahnya mengadu ke DPRD dilatarbelakangi keberatan atas kebijakan yang diterimanya setelah listrik di rumahnya diputus.

“Alasan ini dibawa ke DPR karena dari pihak PLN sudah memutuskan listrik, terus kita numpang sama tetangga dipermasalahkan lagi. Mereka ingin rumah kita itu diputus dengan harus membayar administrasi 36 juta baru bisa terpasang kembali. Dengan keberatan kayak gitu akhirnya aku minta tolong dengan DPR supaya rakyatnya bisa terbantulah,” kata Aspuria.

Ia berharap pemasangan listrik dapat kembali dilakukan dengan biaya sesuai ketentuan resmi tanpa adanya beban denda yang tinggi.

“Solusinya aku minta rumah aku dipasang listriknya dengan biaya tertera di PLN. Jangan sampai diminta denda sampai Rp36 juta, itu kan keberatan. Nah itulah solusinya,” ujarnya.

Namun demikian, Aspuria mengaku hasil RDP belum memenuhi harapannya karena belum menghasilkan keputusan final.

“Dengan hasil yang tadi itu, kurang puas. Belum ada keputusan. Jadi masih tindak lanjut. Dikirain akan selesai hari ini. Tapi kita ngikutin prosedur yang ada,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala ULP Manggar, Budiman, menyampaikan bahwa jalannya RDP berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan proses mediasi.

“Saya dari PLN ULP Manggar menyampaikan dari kesimpulan hasil rapat RDP di DPR Kabupaten Belitung Timur, yang mana hasil pada siang hari ini cukup baik berjalan lancar. Dari sisi kesimpulan, baik dari DPRD, pihak pelanggan, Camat Manggar dan PLN, secara mediasinya cukup baik dan untuk akhirnya akan dilanjutkan dengan mediasi serta kemungkinan keringanan di sisi pelanggan,” kata Budiman.

Terkait dugaan pelanggaran, ia menegaskan bahwa tindakan PLN telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

“Intinya kalau di sisi PLN terkait dengan temuan itu sesuai dengan SOP saja. Sesuai dengan SOP standarnya, itu berjalan dengan baik. Dari sisi pelanggan mendampingi dan dari hasil lapangan pun cukup baik dan tidak ada apa-apa, dan itu pelanggan kooperatif juga,” jelasnya.

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur — Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, menyatakan bahwa jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah disampaikan secara menyeluruh dan kini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap pembahasan. Hal ini diungkapkannya usai Rapat Paripurna XVII Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 yang digelar di ruang sidang DPRD Beltim, Senin (13/4/2026).

“Ya, hari ini kan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. Itu memang pandangan umum fraksi kan seminggu yang lalu, dan hari ini sudah dijawab semua oleh Pak Wakil Bupati yang mewakili Bupati Belitung Timur,” ujar Fezzi kepada awak media.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait dua Raperda Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Beltim, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Menurut Fezzi, DPRD akan segera menindaklanjuti dengan pembahasan mendalam terhadap kedua Raperda tersebut, termasuk melibatkan perangkat daerah terkait untuk memberikan penjelasan lebih rinci.

“Setelah ini kami akan melakukan pembahasan terhadap dua peraturan daerah ini. Nanti dalam pembahasan mungkin akan memanggil pihak-pihak pemerintah daerah terkait dua raperda ini. Mudah-mudahan kegiatan pembahasan raperda ini bisa berjalan baik dan lancar,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan peraturan daerah sangat dibutuhkan sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

“Karena memang peraturan daerah ini sangat diperlukan,” tutup Fezzi.

Berita Indonesia Raya, Belitung Timur – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Belitung Timur mulai melakukan penyelidikan atas laporan PT Rebinmas Jaya terkait dugaan penyerobotan dan pengolahan lahan tanpa izin yang berlokasi di Dusun Bange, Desa Simpang Tiga.

Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Ryo Guntur Triatmoko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dan mulai mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Berkaitan dengan laporan yang dibuat oleh PT Rebinmas, kami sudah membuatkan surat perintah penyelidikan kepada penyidik dari unit pidana umum untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan,” ujar AKP Ryo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis (9/4/2026) yang lalu.

Ia menjelaskan, sejauh ini penyidik telah meminta keterangan dari pihak pelapor melalui bagian legal PT Rebinmas Jaya, serta dari pengurus koperasi yang menjadi pihak terlapor. Dalam waktu dekat, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap pihak desa setempat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung Timur, serta Dinas Pertanian, khususnya di bidang perkebunan.

“Langkah ini untuk memperkuat konstruksi perkara, terutama dari sisi administrasi dan legalitas lahan yang dimiliki PT Rebinmas,” jelasnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, PT Rebinmas Jaya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut sejak sekitar tahun 2013 hingga 2014. Namun, lahan itu disebut belum sempat dikelola secara optimal oleh perusahaan, dan justru telah diolah secara sepihak oleh pihak koperasi bersama PT PUS hingga ditanami.

“Secara legalitas, lahan tersebut merupakan HGU milik PT Rebinmas. Namun mereka tidak dapat menikmati hasilnya, sementara kewajiban seperti pembayaran pajak tetap berjalan,” tambahnya.

AKP Ryo juga mengungkapkan bahwa berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, mulai dari somasi hingga mediasi yang difasilitasi Dinas Pertanian. Bahkan, sempat direncanakan mediasi lanjutan dengan melibatkan kepala daerah. Namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan antara para pihak.

Karena tidak adanya titik temu, PT Rebinmas Jaya akhirnya melaporkan kasus tersebut secara resmi ke pihak kepolisian dengan dugaan penyerobotan dan pengelolaan lahan tanpa izin.

Adapun luas lahan yang menjadi objek laporan diperkirakan mencapai sekitar 126 hektare.

Ke depan, Polres Belitung Timur juga berencana melakukan survei lapangan bersama para pihak terkait, termasuk BPN dan Dinas Pertanian, guna memastikan titik lokasi yang menjadi objek sengketa serta memperkuat proses pembuktian.

“Penanganan perkara ini akan kami lakukan secara profesional dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas AKP Ryo.

Bir.web.id, Belitung Timur — Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Nadiarsyah, menegaskan target perolehan 6.000 suara di wilayah Kecamatan Gantung, Simpang Pesak, dan Dendang pada Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Kecamatan (Muscam) Golkar di Kecamatan Gantung, Jumat (10/4/2026), yang digelar di Aula Kantor Camat Gantung.

Nadiarsyah menjelaskan, Muscam merupakan bagian dari agenda strategis partai dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan guna menghadapi kontestasi politik mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Andi terpilih sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Gantung DPD Partai Golkar Kabupaten Beltim, yang diharapkan mampu memperkuat konsolidasi dan kinerja partai di tingkat akar rumput.

“Partai Golkar mempunyai agenda politik yaitu pembentukan musyawarah kecamatan di setiap kecamatan yang ada di Belitung Timur. Ini adalah musyawarah kecamatan pertama yang kita gelar di Kecamatan Gantung. Jadi Kecamatan Gantung ini merupakan salah satu lumbung suara Partai Golkar,” ujar Nadiarsyah.

Ia mengungkapkan, pada pemilu sebelumnya wilayah Gantung, Simpang Pesak, dan Dendang berhasil menyumbang 3.608 suara serta mengantarkan satu wakil Golkar di legislatif, yakni Dwi Nanda Putra yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Beltim.

Menurutnya, melalui penguatan organisasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, Golkar optimistis mampu meningkatkan perolehan suara secara signifikan.

“Melalui musyawarah ini, semangat kita untuk menambah perolehan suara dari 3.608 suara menjadi 6.000 suara. Tentunya kita akan bekerja keras dan bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta para sesepuh,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan organisasi sayap partai seperti AMPG, AMPI, KOSGORO, dan MKGR hingga ke tingkat kecamatan sebagai bagian dari strategi memperluas basis dukungan.

Tak hanya fokus pada peningkatan suara, Golkar Beltim juga menargetkan penambahan kursi legislatif di wilayah tersebut pada Pemilu 2029.

“Untuk Pemilu 2029, kita menargetkan dua kursi di wilayah Gantung, Simpang Pesak, dan Dendang,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Nadiarsyah mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam menjalankan agenda politik partai.

“Marilah kita bersama-sama menjaga kekompakan dan soliditas sebagai kader partai, serta tidak lupa berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan agenda nasional, yaitu pemilihan umum,” tutupnya.